IALEKSIS.COM | Meulaboh - Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM memimpin rapat terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di ruang rapat Teuku Umar, Setdakab Aceh Barat pada Senin (18/5/2026).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Simeulue, Hermansyah, mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk kembali bersatu mendukung pemerintahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah setelah dicabutnya Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ratusan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh (ARA) tetap menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (18/5/2026), meski Pemerintah Aceh telah mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh berbasis desil.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Budayawan Aceh, Nab Bahani AS, mendorong Gubernur Aceh segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai tindak lanjut dari pengesahan qanun Pemajuan Kebudayaan Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menginstruksikan pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Dengan pencabutan aturan tersebut, masyarakat Aceh dipastikan tetap dapat memperoleh layanan kesehatan seperti biasa.

 DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Juru Bicara, Dr. Nurlis Effendi, meminta masyarakat untuk memberikan waktu dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, turun langsung menemui mahasiswa yang menggelar aksi di teras depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (4/5/2026). Pertemuan itu berlangsung usai massa dari Aliansi Rakyat Aceh menyampaikan protes terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinamika antara legislatif dan eksekutif di Aceh kembali mencuat setelah DPRA mengusulkan pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Menanggapi hal itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menyatakan sikap menghormati, namun sekaligus memberi sinyal perlunya kajian yang lebih mendalam.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh bersama Program SKALA menggelar konsultasi publik Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang Pelaksanaan Qanun Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Banda Aceh, Kamis (8/1/2026). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh bersama Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menggelar rapat harmonisasi rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang dasar pengenaan pajak alat berat produksi sebelum 2025. Rapat berlangsung di ruang rapat lantai III Gedung BPKA, Rabu (3/9/2025).

DIALEKSIS | Tajuk - Reaksi keras tenaga kesehatan terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 15 Tahun 2024 harus direspon cepat oleh gubernur, juga DPR Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penerapan Pergub Aceh No. 15 Tahun 2024 memicu kritik tajam dari kalangan tenaga kesehatan, terutama terkait kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Jasa Pelayanan. Kebijakan ini dianggap tidak mencerminkan penghargaan yang layak atas dedikasi tenaga medis yang senantiasa siap mengabdi selama 24 jam non-stop. Kebijakan tersebut menyisakan kesan bahwa apresiasi terhadap profesionalisme dan kerja keras tenaga kesehatan belum diakomodasi secara optimal.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Pawang Aceh (FPA) mendorong pemerintah Aceh untuk segera merealisasikan regulasi perlindungan satwa liar dan penanganan dampak interaksi negatif satwa dan manusia di Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menyerahkan Draf Pergub pelaksanaan rekomendasi reparasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh kepada pejabat SKPA/Sekretariat BRA/KKR, Jumat (11/8/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah mengamanatkan strategi perlindungan petani dapat dilakukan melalui fasilitas Asuransi Pertanian.

Sejak tahun 2015, produk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) ini sudah meng-cover risiko-risiko yang dihadapi oleh petani dan peternak di Indonesia. Penyediaan subsidi premi asuransi pertanian oleh Pemerintah (APBN) sebesar 80 persen turut pula memberikan akses kemudahan petani dan peternak untuk memperoleh pertanggungan sebesar Rp. 6.000.000 (padi) dan 10.000.000 (ternak sapi/kerbau)

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Merespon amanat Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh melakukan inisiatif perumusan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang Asuransi Pertanian Syariah, Jumat (29/7/2022)  

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan/Keringanan PKB dan BBNKB Kedua Serta Pajak Progresif pada situasi Pandemi Covid-19 atau Pergub PKB ini menjadi perbincangan serius di masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI telah menyetujui usulan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang Laporan Pertanggunng Jawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2020.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus melakukan berbagai strategi dalam rangka menciptakan daya tarik investasi di daerah, salah satunya melalui penyusunan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Aceh untuk Kegiatan Usaha dengan Karakteristik Tertentu. Rancangan pergub tersebut yang melibatkan tenaga ahli dari akademisi dan tim pembahas dari berbagai instansi telah melalui beberapa tahapan pengkajian teknis dan uji akademis, dan hari ini dilakukan tahapan uji publik melalui FGD dengan mengundang para pelaku usaha sebagai pihak yang berkepentingan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman mendukung lahirnya peraturan gubernur (Pergub) sebagai upaya peningkatan penanganan penyebaran Covid-19.